Ika Puspitasari, Wali Kota Mojokerto. Saat menjadi narasumber Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022 yang digelar di Bali Internasional Convention Center, Nusa Dua Bali, Jumat (3/6/2022). |
MOJOKERTO (Pewarta88.com) - Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari memiliki komitmen untuk memajukan UMKM di Kota Mojokerto. Terutama pasca pandemi covid-19. UMKM adalah penggerak perekonomian yang utama dengan memberdayakan masyarakat untuk menghasilkan produk lokal berkualitas global.
Dalam Indonesia Sustainable Procurement Expo (ISPE) 2022
yang digelar pada Jumat (3/6/2022) di Bali Internasional Convention Center,
Nusa Dua Bali, Ning Ita sapaan akrab Wali Kota menjadi salah satu narasumber
dan memaparkan berbagai upaya untuk mengangkat UMKM Kota Mojokerto hingga
memulihkan ekonomi Kota Mojokerto dari minus 3,69 menjadi surplus 3,65.
Disampaikan oleh Ning Ita, upaya digitalisasi UMKM telah
dilakukan sejak 2019 melalui aplikasi Mojo Market. Bahkan saat ini
produk-produk UMKM Kota Mojokerto sudah terdaftar dalam berbagai marketplace
dan e-katalog LKPP.
"Kami mengupayakan digitalisasi UMKM secara masif mulai
dari 2019 kami sediakan e-marketplace lokal yaitu mojo market, kemudian kami
juga bekerjasama dengan e-marketplace yang sudah sustainable seperti Meeber,
Grab, Bhinneka.com, Jatim Bejo, yang merupakan katalog lokal milik Pemerintah
Provinsi Jawa Timur." jelasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Pemkot juga memberikan
pelatihan kepada 400 UMKM yang sudah sustainable untuk mendaftar di aplikasi
jubelio.
Dalam forum ini Ning Ita juga menyampaikan beberapa tantangan dan strategi tentang belanja langsung (Bela) Pengadaan di Kota Mojokerto.
"Masih banyak pelaku UMKM yang belum mengenal e-marketplace
untuk Bela Pengadaan, oleh karena itu Pemerintah Kota Mojokerto memfasilitasi
para pelaku UMKM untuk masuk di Bela Pengadaan maupun e-katalog." Tegas Ning
Ita.
Masih kata Ning Ita, UMKM di Kota Mojokerto belum semuanya
memiliki legalitas, oleh karena itu pemerintah senantiasa memfasilitasi untuk
legalitas dan standardisasi produk, seperti uji nutrisi, BPOM, sertifikasi
halal, HACCP maupun sertifikasi lainnya.
Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo tentang 40% APBD
untuk belanja produk lokal, Ning Ita menyampaikan bahwa Kota Mojokerto sudah
menganggarkan sebesar 68,14%. Sedangkan untuk pendaftaran di e-katalog dari 73
UMKM sudah 60 UMKM yang masuk proses entri, 3 penyedia sudah terdaftar di
e-katalog Provinsi Jawa Timur dan 10 penyedia sudah terdaftar dalam e-katalog
Kota Mojokerto.
Disamping Ning Ita, turut menjadi pembicara dalam forum ini
adalah Direktur Perencana Teknis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi, Adityawarman; Wali Kota Padang Panjang, Fadly
Aman, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, I Dewa Made Agung, Deputi
Bidang Monitoring-Evaluasi dan Sistem Informasi LKPP, Gatot Pambudhi Poetranto;
serta Sekjen Komunitas Sahabat UMKM, Faisal Hasan Basri.(ben/adv)